Sidang Paripurna Ke-VII Penyampaian Jawaban PJ Walikota Prabumulih Terhadap Pandangan Umum Anggota Dewan Atas Nama Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda Tentang RAPB Kota Prabumulih Tahun 2024
DELIK-HUKUM.ID
2 min read
2,521 total views, 3 views today
Delik-Hukum.id (Prabumulih) — Sidang Paripurna ke-VII digelar dituang Rapat Lantai 3 DPRD Kota Prabumulih.
Nampak Hadir dalam Paripurna ke-VII ini PJ Walikota Prabumulih H.Elman ST.MM,PJ Sekda Aris Priadi.SH,M.Si,Ketua DPRD Kota Prabumulih Sutarno.SE,S.Ikom,Wakil ketua 1,2,Asst II Amilton,Kepala Dinas,Camat,Lurah,Beserta Para Tamu Undangan Lainya.
Dalam Sidang Paripurna ini Masing-masing Fraksi Menyampaikan pandangan Umumnya terhadap Raperda RAPBD Tahun 2024 Pemerintah Kota Prabumulih,Dalam hal ini salah satu pandangan Umm Fraksi Partai Hanura yang Disampaikan oleh H.HartOno Hamid,bahwa fraksi Partai Hanura mengharapkan kepada pemerintah untuk terus memberikan perhatian serius terhadap fraksinya guna melakukan pelatihan-pelatihan dalam bentuk apapun untuk mengup-Grade profesionalitas aparatur pemerintah sangat dibutuhkan,Tukasnya.
Dan juga Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional Menyampaikan pandangan Umumnya agar pemerintah kota Prabumulih Mempercepat pembangunan Investasi dan kesehatan,peningkatan pendapatan Asli Daerah Mengingat masih banyaknya Sumber-sumber pajak yang dapat meningkatkan PAD kota Prabumulih.
PJ Walikota Prabumulih H.Elman ST,MM Menyampaikan jawabannya terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap RAPERDA Kota Prabumulih tahun 2024.
Dirinya Menyampaikan dirinya berterima kasih atas saran dan Perhatian dari setiap Fraksi salah satunya Pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dirinya menyampaikan bahwa pemerintah sependapat untuk mengoptimalkan pembangunan yang berbasis Kinerja personel maupun program,akan menjadi perhatian Pemerintah dengan memperhatikan capaian Output maupun pendanaan,Denikian juga pandangan Untuk Mewujudkan pemerintahan yang baik Good governess dan pemerintahan yang bersih Atau Clean Governess yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
Terkait dengan pembangunan Rumah Ibadah akan terus menjadi Perhatian berdasarkan kemampuan belanja Daerah dan Prioritas Pembangunan,juga pemerintah kota Prabumulih akan terus memberikan Insentif pada ketua RT maupun RW Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,begitu juga dengan pandangan Umum Fraksi-Fraksi Lainya.Ujarnya ( DH-Fadjaruddin)
