![]()
DELIK-HUKUM.ID ( DEPOK ) — Seperti diketahui Ahli waris yakni orang yang berhak menerima harta peninggalan (beserta hak dan kewajiban tertentu) dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) berdasarkan hubungan darah, perkawinan, atau ketentuan hukum yang berlaku.
Hal tersebut dengan ahli waris tanah Bojong-Bojong Malaka, kembali merebut fisik lahan tanah milik mereka yang
selama ini dikuasai dan digunakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk membangun Proyek Strategis Nasional (PSN) Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia
(UIII).
Aksi penguasaan fisik itu direncanakan dilakukan bersamaan dengan Agenda Kerja Komisi A DPRD Kota Depok berupa kegiatan “Peninjauan Lapangan” terkait dengan adanya pengaduan ahli Waris
Tanah Bojong-Bojong Malaka kepada DPRD Kota Depok. “Jadi, aksi penguasaan fisik yang direncanakan dilakukan para ahli waris dengan cara membuat patok-patok pembatas di atas tanah mereka masing-masing. Patok-patok terbuat dari bambu yang dicat merah. Aksi pematokan tanah yang akan dilakukan para ahli waris sempat mendapat pencegahan dari sejumlah
petugas pengamanan dalam (Pamdal) kampus UIII,” ujar Yoyo Effendi, Selaku penerima Kuasa Ahli Waris Tanah Bojong-Bojong Malaka, kepada pewarta Kamis (19/11/2026), di lokasi.
Yoyo menjelaskan, bahwa agenda peninjauan lapangan Komisi A DPRD Kota Depok, tersebut dijadikan sebagai kesempatan terbaik bagi para ahli waris tanah BojongBojong Malaka untuk masuk dan menguasai fisik tanah milik mereka setelah puluhan tahun mereka tidak bisa menguasai fisik tanah tersebut karena adanya tindakan pencegahan dari pihak
RRI dan Keementerian Agama RI.
“Agenda Peninjauan Lapangan Komisi A DPRD Kota Depok kami jadikan kesempatan untuk masuk dan menguasai kembali fisik tanah yang dikuasai Kementerian Agama RI. Sudah bertahun-tahun dan berulangkali para ahli waris mencoba masuk dan menguasai kembali fisik tanah mereka
namun usaha mereka gagal karena selalu dihalangi oleh pihak RRI dan pihak Kementerian Agama RI,” jelas mantan anggota KPU Depok periode 2008-2013 ini.
Diungkapkannya, bahwa sebenarnya aksi pematokan dan penguasaan fisik tanah tersebut rencananya akan dilakukan bersamaan dengan agenda “Pemeriksaan Lapangan” dari Ombudsman Republik Indonesia. Tapi karena Komisi A DPRD Kota Depok lebih dahulu terjun ke lapangan maka aksi
pematokan dan penguasaan fisik tanah dilakukan bersamaan dengan agenda peninjauan lapangan Komisi A DPRD Kota Depok.
“Sebenarnya aksi pematokan dan penguasaan fisik tanah akan kita lakukan pada saat Keasistenan
Utama IV Ombudsman Republik Indonesia turun ke lokasi dalam rangka pemeriksaan lapangan. Tapi karena Komisi A DPRD Kota Depok lebih dahulu ke lapangan maka kesempatan masuk dan menguasai fisik tanah kami lakukan bersama kehadiran para wakil rakyat di lokasi tanah tersebut,” papar Yoyo.
Ketika ditanya sejumlah media, apakah pada saat Ombudsman RI melakukan pemeriksaan lapangan para ahli waris akan turun juga seperti sekarang ini dan para ahli waris tetap akan turun seperti turunnya hari ini ke lokasi tanah milik mereka. “Jadi, menurut informasi Ombudsman RI segera melakukan pemeriksaaan lapangan pada akhir Nopember 2026,” pungkas pria yang pernah menjadi pengurus Partai Hanura DPC Kota Depok itu.
( BOY/RED )
