Sejumlah Aktivis Menilai Pemkot Lemah Pengawasan, Desak Inspektorat Copot Dirut RSUD ASA

DELIK-HUKUM.ID ( DEPOK ) — Kata lemah pengawasan yakni kondisi ketika fungsi pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap suatu kegiatan, aturan, anggaran, atau kinerja organisasi tidak berjalan secara optimal.

Dinilai dinilai Pemkot lemah dalam pengawasan segala hal, yang jelas terutama dari potongan biaya layanan Dokter Umum. Hal tersebut disampaikan oleh Aktivis Sosial Kota Depok, Adi Suman Pasaribu mendesak inspektorat untuk memecat Direktur Utama RSUD Anugerah Sehat Afiat (ASA) atas dugaan pemotongan jasa pelayanan dokter umum yang sempat viral beberapa waktu lalu.

Karena, Inspektorat Kota Depok tidak boleh menunda terlalu lama perihal kasus yang ditangani, karena berpotensi terjadi pengulangan sikap dan kebijakan yang merugikan banyak dokter umum di RSUD ASA. Jln Raya Tapos, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat.

“Untuk itu bila dibiarkan berlarut-larut begini, bahaya buat dokter umum yang ada disana, pasti sebagian besar dokter umum mendapat tekanan dari manajemen,” ujar Adi kepada pewarta, Rabu (14/10/2026).

Ia menyebutkan, meski banyak yang mengatakan jumlah tersebut tidak besar, Namun, praktik tersebut tetap tidak dibenarkan. Selain merugikan dokter umum, pemotongan biaya layanan disebut bisa menurunkan kinerja.

“Siapa sih yang ikhlas keringatnya diperas dengan cara seperti itu. Ini dokter loh, dokter, orang yang bertugas mengobati orang sakit, masa diperlakukan seperti itu, pelayanan pasti turun kalau begitu,” ucap Adi.

Pernyataan Adi Suman juga diamini Ketua Umum Gerakan Rakyat Semesta (GRS) Anton Sujarwo, bahwa dengan kasus ini seperti sengaja diredam oleh Pemerintah Kota Depok dengan pengalihan isu.

Selain menyayangkan sikap Direktur Utama RSUD Asa yang dianggap tidak peduli, Anton juga menyayangkan terkait lemahnya penanganan oleh Inspektorat terhadap kasus yang bergulir.

“Sepertinya masalah ini dianggap biasa saja, bahkan disana ada pertemuan-pertemuan tertutup masih dengan suasana hangat, bahkan dengan anggota DPRD, dokter umum jadi seperti anak tiri di RSUD ASA ya,” ujar Anton.

Anton juga menduga ada dukungan khusus terhadap manajemen RSUD ASA dari orang kuat di pemerintahan, sehingga dugaan pemotongan jasa pelayanan dokter umum mandek, tanpa kejelasan.

“Kalau pendapat saya sih, ada yang back up yaa, orang kuat di pemerintahan atau yang menguasai pemerintahan, makanya ini dibiarkan berlarut-larut. Inspektorat seperti takut bertindak,” tandasnya.

( BOY/MUL/RED )