388 total views, 3 views today
DELIK-HUKUM.ID,– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) terus berupaya mendorong daerah agar meningkatkan daya saing di tingkat nasional hingga global.
Ikhtiar ini salah satunya dengan menggelar Rapat Asistensi Kerja Sama Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing di Bidang Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.
Rapat tersebut sejalan dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo yang memprioritaskan tiga hal terkait dengan daya saing. Hal itu di antaranya meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.
“Ciptakan daya saing yang berbasis inovasi sebagai bentuk efisiensi dan produktivitas pembangunan daerah,” ujar Sekretaris Ditjen Bina Adwil Indra Gunawan dalam sambutannya di Hotel Garden Palace, Surabaya, Kamis (8/6/2023).
Indra menjelaskan, pemerintah daerah (Pemda) dapat memanfaatkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dikeluarkan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) untuk mengukur daya saingnya.
Dalam kesempatan itu, Indra juga melaporkan kinerja perekonomian Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 yang tercatat tumbuh sebesar 25,58 persen dan berkontribusi sebesar 14,36 persen terhadap perekonomian nasional. “Sektor industri pengolahan menjadi tulang punggung utama ekonomi di Jawa timur dengan jumlah industri 833.726 unit usaha dan menyerap 3,26 juta tenaga kerja,” ungkap Indra.
Menurutnya, sektor perdagangan juga turut menunjukkan kontribusi besar bagi kinerja ekspor nasional di Jawa Timur, dan secara konsisten berada di peringkat tiga besar provinsi. “Kerja sama antardaerah yang dibangun pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi daerah dalam (meningkatkan) daya saing perekonomian di Indonesia, melalui penguatan pasar domestik, industri pengolahan, dan dukungan SDM di daerah,” terang Indra.
Turut hadir dalam rapat tersebut di antaranya pejabat yang membidangi kerja sama Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Timur, Dinas Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hadir pula para narasumber dari KPPOD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.[AZR/G4N/DHK].