DELIK-HUKUM.ID 
896 total views, 896 views today
DELIK-HUKUM.ID ( JAKARTA ) —Terkait dengan masalah sampah di Kota Depok, saat ini berpusat pada penumpukan sampah dan berdampak, terjadi kemacetan lalu lintas, dan banjir, yang sering dianggap sebagai masalah tak kunjung usai.
Seperti gunungan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung menjadi simbol krisis pengelolaan sampah Kota Depok. Bahkan, dengan kondisinya overload ini memicu tumpukan sampah di berbagai sudut kota, menebar bau menyengat, mengganggu lalu lintas, dan membuat warga kian semakin resah.
Dengan kondisi memprihatinkan TPA Cipayung yang kerap kali mengalami longsor, dan material longsoran sampahnya diduga menutupi aliran Kali Pesanggrahan. Akibatnya air meluap dan sebagian Kampung Bulak Barat di Depok terendam air dan kini jadi danau.
Pengelolaan sampah di Kota Depok dinilai gagal karena TPA Cipayung overload atau melebihi kapasitas, menyebabkan penumpukan sampah di berbagai TPS dan lingkungan warga. Krisis ini memicu protes warga terkait TPA liar, sanksi pemerintah pusat, serta sorotan terhadap lemahnya penanganan sampah.
Anggota Komisi C di DPRD Depok, H. Bambang Sutopo membenarkan, bahwa waktu itu’kan sudah ditutup oleh Kementerian KLH. Karena, TPA Cipayung sudah over capacity dan Depok Darurat sampah, bahkan juga sudah di anggarkan 60 M, untuk pengelolaan Sampah di Cipayung tapi jadi SILPA,” ujar HBS, sapaan akrabnya kepada kepada pewarta, Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan, bahwa pihaknya sangat prihatin dengan kondisi longsoran material sampah TPA Cipayung yang sampai membendung aliran Kali Pesanggrahan tersebut.
Ketika kampung warga berubah menjadi danau tanpa hujan, ini adalah alarm keras bahwa sistem pengelolaan sampah kita sudah melampaui batas aman dan mengancam keselamatan publik.
“Artinya, dengan longsoran TPA Cipayung, hingga membendung aliran Kali Pesanggrahan dan merendam pemukiman warga bukan lagi sekadar insiden, tetapi bukti nyata kegagalan tata kelola persampahan di Kota Depok,” tukas HBS.
Menurutnya, bahwa terjadinya sering longsornya TPA Cipayung bukan peristiwa alam. Pihaknya menilai kejadian ini bukan peristiwa alam, tetapi akibat langsung dari over kapasitas dan lemahnya pengendalian di TPA.
“Jadi, longsoran sampah yang menutup aliran sungai hingga menyebabkan banjir sudah berulang dan bukan kejadian pertama. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang kita hadapi bukan hanya darurat sampah, tetapi darurat lingkungan dan keselamatan warga,” tutur HBS.
Ia juga mengingatkan, bahwa Pemerintah Kota tidak boleh lagi melihat persoalan ini sebagai rutinitas tahunan. Karena, ini dinilai adalah kegagalan sistemik yang membutuhkan keputusan kebijakan yang tegas dan terukur. “Jadi, tidak boleh ada lagi pembiaran. Tidak boleh ada lagi pendekatan tambal sulam. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama, bukan dikalahkan oleh lambannya kebijakan,” imbuh HBS.
Untuk itu, Komisi C DPRD Kota Depok mendesak Pemerintah Kota segera:
1.Melakukan penanganan darurat dan normalisasi aliran Kali Pesanggrahan yang terdampak longsoran sampah.
2.Melakukan audit total pengelolaan TPA Cipayung, termasuk aspek teknis, kapasitas, dan pengawasan.
3.Menyampaikan secara terbuka kepada publik langkah konkret penanganan jangka pendek dan jangka panjang.
4.Menghentikan kebijakan yang berpotensi menambah risiko lingkungan sebelum ada kajian komprehensif.
“Artinya, jangan tunggu korban lebih besar longsoran TPA Cipayung adalah peringatan. Jika tidak ada perubahan kebijakan yang serius, maka peristiwa serupa bukan tidak mungkin akan terulang, bahkan dengan dampak yang lebih besar,” tandas HBS.
HBS menambahkan, bahwa sampah bukan hanya soal kebersihan kota. Ini soal keselamatan warga, kesehatan lingkungan, dan masa depan fiskal daerah. Kota yang gagal mengelola sampahnya, sedang menunda krisis yang lebih besar. Dan hari ini, Depok sedang berada di persimpangan itu.
“Untuk itu, Pemkot Depok agar jangan hanya sibuk mempersiapkan acara-acara seremonial yang penuh keriyaan dan menghambur-hamburkan dana APBD, harus fokus dengan urusan kemanusiaan dan urusan kemaslahatan warga Depok,” imbuh Politisi PKS Kota Depok itu.
( BOY/MUL/RED )
